Kejagung Kasasi, Hakim Dicopot Sementara

• Kasus Suap Ekspor CPO

JAKARTA- Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengembangkan kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi persetujuan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) periode 2021-2022.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar menyebutkan, pemberian suap sebesar Rp 60 miliar dilakukan oleh Marcella Santoso dan Ariyanto selaku pengacara korporasi PT Permata Hijau Group, PT Wilmar Group dan PT Musim Mas Group.

Dikatakannya, uang itu diterima oleh Muhammad Arif Nuryanta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan yang saat itu menjabat sebagai Panitera Muda pada PN Jakarta Pusat.

“Pemberian ini dalam rangka pengurusan perkara agar Majelis Hakim yang mengadili perkara itu memberikan putusan onslagt,” jelasnya. Qohar mengatakan Arif menggunakan jabatannya untuk mengatur pemberian vonis lepas dengan menyusun Majelis Hakim yang terdiri dari Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom. Ketiga Majelis Hakim itu juga turut menerima suap sebagai imbalan pemberian vonis lepas.
“Jadi perkaranya tidak terbukti, walaupun secara unsur memenuhi pasal yang didakwakan, tetapi menurut pertimbangan majelis hakim bukan merupakan tindak pidana,” tuturnya.

Ajukan Kasasi

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mengajukan kasasi terhadap vonis lepas yang dijatuhkan Majelis Hakim.
Pasalnya vonis lepas tersebut bertolak belakang dengan tuntutan JPU yang meminta agar ketiga terdakwa untuk dimintai pertanggungjawaban ganti rugi materi.
“Sudah (mengajukan kasasi) tertanggal 27 Maret 2025, sesuai Akta Permohonan Kasasi,” jelasnya.

Di sisi lain, Mahkamah Agung (MA) menyebut empat hakim dan panitera yang terjerat kasus suap pemberian vonis lepas itu akan diberhentikan sementara. “Hakim dan panitera yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan akan diberhentikan sementara,” ujar Juru Bicara MA Yanto dalam konferensi pers, Senin (14/4).
Yanto menjelaskan MA belum mengusulkan pemecatan penuh terhadap para tersangka lantaran masih harus menunggu kasusnya dinyatakan terbukti bersalah dan berstatus inkracht. “Jika telah ada putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) akan diberhentikan tetap,” tuturnya.

Di sisi lain, Komisi Yudisial (KY) turun tangan mendalami dugaan pelanggaran etik terhadap empat hakim yang telah ditetapkan sebagai tersangka penerimaan suap tersebut.
Juru Bicara KY Mukti Fajar mengatakan saat ini pihaknya tengah mengumpulkan informasi dan keterangan awal terkait peristiwa itu. KY, kata dia, juga akan segera berkoordinasi dengan Kejagung dan Mahkamah Agung.

“Tim akan mengumpulkan informasi dan keterangan awal terkait kasus ini. Pada prinsipnya, KY akan segera memproses informasi atau temuan apabila ada indikasi pelanggaran kode etik hakim,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (14/4). (cnnind,tb)