Polisi Selidiki Dugaan Pemerasan Oknum Kadin Cilegon

JAKARTA- Polda Banten tengah menyelidiki kasus dugaan pemerasan yang dilakukan anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Cilegon terhadap Chandra Asri Group senilai Rp5 triliun.

Kabid Humas Polda Banten, Kombes Didik Hariyanto mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengumpulkan informasi terkait aksi dugaan pemerasan itu. “Saat ini masih dalam penyelidikan,” ujarnya melalui pesan singkat, Rabu (14/5).

Kendati demikian, Didik mengaku belum bisa menjelaskan lebih jauh ihwal proses penyelidikan yang sedang berjalan. Termasuk soal rencana pemanggilan pihak-pihak terkait kasus dugaan pemerasan itu.

Sebelumnya beredar video viral di media sosial X dengan narasi oknum pengusaha yang meminta jatah proyek Rp5 triliun dari PT Chandra Asri Alkali (CAA). Aksi pemalakan tersebut menyusul investasi perusahaan tersebut senilai Rp15 triliun untuk pembangunan pabrik Chlor Alkali-Ethylene Dichloride (CA-EDC).

Tim Verifikasi

Sementara itu, Ketua Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengatakan pihaknya menolak segala bentuk tekanan, intimidasi, atau pendekatan non-prosedural yang mengganggu kepastian hukum dan kelangsungan investasi di Indonesia.

Anindya mengatakan, pihaknya telah membentuk tim verifikasi untuk menampung keluhan serta pernyataan masyarakat Cilegon. Rencananya Rabu, (14/5) ini Kadin bersama dengan unsur pemerintah, yakni Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta aparat penegak hukum turun langsung ke lapangan.
“Kadin bersama Gubernur Banten atau yang diutus, bersama BKPM dan juga penegak hukum akan melihat,” ujar Anindya saat ditemui di Gedung Tempo Scan, Jakarta, Selasa (13/5).

Anindya menjelaskan Kadin juga bekerja sama dengan Kadin daerah untuk mengawal insiden tersebut. Dia pun menekankan biasanya pemerasan itu hanya dilakukan oleh oknum.
Selanjutnya, apabila terbukti, maka Kadin Indonesia bakal memberikan sanksi berupa teguran, pembekuan organisasi hingga pencabutan mandat bagi pengurus yang menyalahgunakan nama Kadin.

Disampaikannya lebih lanjut, Kadin Indonesia menolak dengan tegas segala bentuk tekanan, intimidasi, atau pendekatan non-prosedural yang mengganggu kepastian hukum dan kelangsungan investasi di Indonesia.

“Yang pasti Kadin itu selalu fokus untuk meningkatkan perdagangan dan juga investasinya dan tentu menginginkan kepastian hukum dan tidak ingin ada tindakan-tindakan yang melawan hukum dan juga represif. Jadi disini kita ingin bergerak cepat,” jelas Anindya. (cnnind,tb)