Mohammad Saleh: Legalisasi Sumur Rakyat Dongkrak Perekonomian Daerah

NEWSREAL.ID, BLORA- Wakil Ketua DPRD Jateng, Mohammad Saleh menyatakan, regulasi legalisasi sumur minyak rakyat menjadi angin segar bagi pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Blora.

Aturan ini menurutnya membuka akses bagi koperasi, UMKM, dan BUMD untuk mengelola tambang minyak secara sah, berkelanjutan, dan menguntungkan. Menurutnya, perekonomian daerah meningkat karena perputaran uang di Blora makin besar.

“Penjualan hasil produksi migas ke Pertamina pun menjadi legal, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman,” ujar Saleh, saat mendampingi kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meninjau sumur migas tua di Ledok, wilayah kerja Pertamina EP Cepu, Blora, Kamis (17/7).

Dikatakan Saleh, pihaknya konsisten memperjuangkan energi berbasis rakyat. DPRD Jateng, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan yang berpihak kepada masyarakat lokal, khususnya pelaku migas tradisional. Menurutnya, negara harus hadir dengan pendekatan yang berpihak.

“Kami siap mendampingi dan mengawal semua inisiatif dari pemerintah pusat. Potensi lokal ini sangat besar, tinggal bagaimana regulasi dibuat ramah agar masyarakat yang sejak dulu mengelola sumur migas tidak dimarginalkan,” tegas Saleh yang juga Ketua DPD Golkar Jateng ini.

Optimalisasi Sumur Rakyat

Dukungan itu sejalan dengan langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan produksi migas nasional lewat optimalisasi sumur tua dan sumur rakyat.

“Agar lifting minyak kita naik, masyarakat bekerja tanpa rasa waswas. Tidak ada lagi yang menakut-nakuti mereka. Mereka bisa menjual ke Pertamina dengan harga baik dan menciptakan lapangan pekerjaan,” ungkap Bahlil.

Bahlil mengungkapkan, satu sumur rakyat bisa menghasilkan 3-5 barel per hari. Dengan asumsi harga Indonesian Crude Price (ICP) sebesar USD 70 dan pembagian hasil 70 persen, satu sumur berpotensi meraup lebih dari Rp2 juta per hari.

“Tenaga kerjanya juga banyak. Satu sumur bisa menyerap sekitar 10 orang. Ini memperkuat ekonomi lokal sekaligus menyumbang produksi minyak nasional,” tambahnya.

Saat ini, wilayah kerja (WK) Cepu memiliki delapan struktur aktif yang dikelola oleh Pertamina EP bersama mitra lokal, seperti Koperasi Unit Desa (KUD) dan BUMD.  Struktur tersebut meliputi Wonocolo, Dandangilo, Ngrayong, Ledok, Semanggi, Banyubang, Gegunung, dan Gabus.

Dengan landasan hukum yang kini jelas, DPRD Jateng bersama pemerintah pusat optimistis bahwa pengelolaan sumur rakyat tidak hanya menjaga warisan tradisional, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi dan kemandirian energi nasional. (tb)