NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses penyidikan dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras di Kementerian Sosial tetap berjalan, meski tersangka Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo atau Rudy Tanoe kembali mengajukan permohonan praperadilan.
“Praperadilan ini tidak menghentikan penyidikan yang sedang berjalan,” tegas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Sabtu (22/11). Budi menjelaskan, penyidik terus memeriksa para saksi untuk mendalami praktik pendistribusian bansos di lapangan, termasuk memastikan apakah prosesnya sesuai kontrak atau justru menyimpang.
KPK, kata dia, menghormati langkah Rudy mengajukan praperadilan, meski permohonan sebelumnya pada 23 September 2025 telah ditolak hakim. “Dalam praperadilan pertama, hakim menyatakan seluruh proses penanganan perkara, termasuk penetapan tersangka BRT sah dan memenuhi aspek formil,” ujarnya.
Enam Tersangka
Kasus bansos beras ini pertama kali diumumkan KPK pada Maret 2023, terkait penyaluran bansos untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021.
Pada Agustus 2023, enam individu dari perusahaan penyedia jasa logistik ditetapkan sebagai tersangka, dengan nilai kerugian negara mencapai Rp326 miliar. Penyidikan pun berkembang.
Pada Agustus 2025, KPK menetapkan klaster baru terkait penyaluran bansos oleh PT Dosni Roha Indonesia. Empat orang dicegah ke luar negeri, termasuk Rudy Tanoe yang menjabat Komisaris Utama DNR Logistics dan Dirut PT Dosni Roha Indonesia. Negara disebut dirugikan tambahan hingga Rp200 miliar.
Pada 11 September 2025, KPK resmi menyebut Rudy sebagai tersangka setelah ia sendiri mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Kemudian pada 2 Oktober 2025, KPK kembali mengumumkan tersangka baru, yaitu Staf Ahli Menteri Sosial, Edi Suharto.
Total, KPK telah mengumumkan dua tersangka untuk klaster terbaru ini. Sementara satu tersangka lain serta dua korporasi yang sudah berstatus tersangka belum dipublikasikan identitasnya oleh KPK. KPK menegaskan seluruh proses masih berlanjut dan setiap langkah hukum bakal diumumkan sesuai perkembangan penyidikan. (tb)
155 Ribu Warga Binaan Dapat Remisi Lebaran, 1.162 Orang Langsung Bebas
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Sebanyak 155.908 warga binaan di seluruh Indonesia menerima remisi khusus Idul Fitri 1447 H/2026. Kebijakan ini ditegaskan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai bentuk penghargaan...
KPK Alihkan Penahanan Yaqut Jadi Tahanan Rumah Sejak 19 Maret
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah sejak Kamis (19/3/2026) malam. Juru Bicara...
Empat Oknum TNI Ditahan, Diduga Terlibat Penyiraman Air Keras Aktivis Kontras
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menahan empat personel TNI yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Komandan Puspom TNI,...
KPK Bongkar Peran “Gus Alex” di Skandal Kuota Haji
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap peran penting Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex dalam kasus dugaan korupsi pengaturan kuota dan penyelenggaraan haji di...
BNN Musnahkan 34 Kg Narkoba, 147 Ribu Jiwa Disebut Terselamatkan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Narkotika Nasional memusnahkan sebanyak 34,21 kilogram barang bukti narkotika hasil pengungkapan sembilan kasus, yang disebut telah menyelamatkan sekitar 147.340 jiwa. Pelaksana Tugas...
Polisi Periksa Tujuh Saksi dan Analisis 86 CCTV Usut Teror Air Keras ke Aktivis Kontras
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Polisi terus mendalami kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Andrie Yunus. Hingga kini,...
Aktivis Disiram Air Keras, Prabowo Perintahkan Kapolri Usut Tuntas
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kasus penyiraman diduga air keras terhadap seorang aktivis HAM memicu perhatian serius pemerintah. Presiden Prabowo Subianto disebut langsung memerintahkan kepolisian untuk mengusut tuntas...
KPK Curiga ‘THR Pejabat’ Tak Cuma di Cilacap, Kepala Daerah Lain Diminta Hentikan Praktik Ini
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kasus dugaan “THR pejabat” di Cilacap membuka kotak pandora baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga praktik pemberian tunjangan hari raya dari kepala daerah...
Kunker Virtual, Jaksa Agung ST Burhanuddin Tekankan Penegakan Hukum Proaktif
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin menekankan pentingnya penegakan hukum yang proaktif, profesional, dan berintegritas kepada seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia menjelang Hari Raya...
Sembilan OTT KPK Sepanjang 2026, Tiga Kasus Terjadi Selama Ramadan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan sembilan operasi tangkap tangan (OTT) sejak awal tahun 2026. Penangkapan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, menjadi OTT...
KPK Sita Uang Tunai dalam OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang tunai dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, bersama 26 orang...
Menteri HAM Kutuk Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis Kontras, Desak Polisi Usut Tuntas
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Natalius Pigai selaku Menteri Hak Asasi Manusia mengutuk keras aksi penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban...
