NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah mulai memperketat pengelolaan kawasan hutan nasional. Sebagai bagian dari penertiban menyeluruh, Kementerian Kehutanan mencabut puluhan izin pemanfaatan hutan yang dinilai bermasalah dan berpotensi merusak lingkungan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan, pemerintah resmi mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luas mencapai 1.012.016 hektare. Kebijakan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, (15/12) sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini merupakan bagian dari penertiban kawasan hutan. Hari ini pemerintah mencabut 22 PBPH dengan total luas lebih dari satu juta hektare,” ujar Raja Juli.
Baca juga: Kemenhut Perketat Pengawalan Taman Nasional Tesso Nilo
Ia menegaskan, pencabutan izin tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan tidak hanya terfokus pada tiga provinsi di Pulau Sumatera yang belakangan dilanda banjir bandang. Langkah penertiban ini telah dimulai sejak 3 Februari 2025.
Pada tahap awal sebelumnya, pemerintah telah menertibkan sekitar 500 ribu hektare kawasan hutan. Dengan pencabutan terbaru ini, total luas PBPH bermasalah yang berhasil ditertibkan selama pemerintahan Presiden Prabowo mencapai sekitar 1,5 juta hektare.
Selain pencabutan izin, pemerintah juga memperkuat aspek penegakan hukum. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah mengidentifikasi sejumlah dugaan pelanggaran di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terutama terkait temuan kayu hanyut saat banjir bandang.
Proses Hukum
Raja Juli menyatakan proses hukum akan dilakukan terhadap perusahaan yang terbukti terlibat dalam praktik pembalakan liar. “Concern publik soal asal kayu dan kerusakan lingkungan akan kami tindaklanjuti dan umumkan kepada publik,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Tim Pelaksana Satgas PKH sekaligus Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, menegaskan bahwa penindakan pidana akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera.
Baca juga: Prabowo Tegaskan Penertiban Pembalakan Liar Sudah Dimulai
“Satgas telah mengidentifikasi perbuatan pidana, baik oleh perorangan maupun korporasi. Semua akan dimintai pertanggungjawaban hukum,” ujar Febrie.
Langkah ini menandai komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola hutan sekaligus menekan risiko bencana akibat kerusakan lingkungan. (tb)
KPK Terbitkan Surat Edaran, ASN Dilarang Gunakan Kendaraan Dinas untuk Mudik
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi terkait perayaan Hari Raya Idulfitri. Salah satu...
Prabowo Pertimbangkan Potong Gaji Menteri dan DPR, Respons Dampak Konflik Timur Tengah
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan langkah penghematan negara dengan mengkaji pemotongan gaji menteri dan anggota DPR. Wacana tersebut muncul sebagai bagian dari antisipasi pemerintah...
Wamen ESDM Pastikan Stok BBM RI Aman: Ketahanan Lebih dari 30 Hari
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menjelang arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah, pemerintah memastikan pasokan energi nasional dalam kondisi aman. Wakil Menteri ESDM menyebut ketahanan stok BBM Indonesia saat...
1.512 Dapur MBG di Jawa Dihentikan Sementara
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Program Makan Bergizi Gratis lagi-lagi kena rem. Badan Gizi Nasional memutuskan menghentikan sementara operasional 1.512 dapur layanan gizi di Pulau Jawa. Alasannya cukup...
Bela Negara Tanpa Batas, Wamenhan Ajak Penyandang Disabilitas Ikut Jaga Semangat Pancasila
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Semangat bela negara tak hanya milik mereka yang berseragam. Pemerintah kini mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam menumbuhkan rasa cinta Tanah Air, sebagai bagian...
Perjanjian Dagang RI-AS Digugat ke PTUN, Aktivis Nilai Merugikan Indonesia
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat kembali menuai polemik. Sejumlah organisasi masyarakat sipil resmi menggugat kesepakatan tersebut ke pengadilan karena dinilai merugikan...
Diminta Tak Kejar Profit, Diah Warih: MBG adalah Investasi Menuju Indonesia Emas 2045
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Program makan bergizi bagi anak-anak Indonesia dinilai bukan sekadar agenda sosial jangka pendek, melainkan investasi strategis untuk menyiapkan generasi unggul menuju visi besar...
Koalisi Sipil Desak Perintah Siaga 1 TNI Dicabut
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Instruksi siaga 1 dari Panglima TNI di tengah memanasnya konflik Timur Tengah menuai sorotan. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai langkah tersebut tidak memiliki...
Pemerintah Siapkan Benih Jagung Gratis untuk 1 Juta Hektare, Dorong Target Swasembada Pangan
NEWSREAL.ID, OGAN ILIR- Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menyiapkan bantuan benih jagung gratis untuk lahan seluas hingga 1 juta hektare sebagai upaya mempercepat peningkatan produksi jagung...
BGN Luruskan Isu Menu MBG: Program Ini Cuma Penuhi Sepertiga Kebutuhan Gizi Harian
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ramai kritik soal porsi dan kandungan gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), akhirnya dijawab pemerintah. Badan Gizi Nasional menegaskan program tersebut memang...
Lebaran, Mendagri Minta Kepala Daerah Siaga
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menjelang arus mudik dan libur panjang Idul Fitri, pemerintah pusat ingin memastikan daerah tetap terkendali. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh...
BGN: SPPG Jadi Wajah Program Makan Bergizi Gratis di Masyarakat
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi garda terdepan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis...
