KPK Telusuri Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2025

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan menindaklanjuti laporan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 yang dilayangkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).

Laporan tersebut memuat sejumlah dugaan pelanggaran serius terkait layanan dan konsumsi bagi jemaah haji. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut dan saat ini tengah melakukan proses verifikasi dan telaah awal terhadap informasi yang disampaikan.

“Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi untuk memastikan validitas data dan keterangan pelapor. Setelah itu akan dianalisis apakah mengandung unsur dugaan tindak pidana korupsi dan masuk dalam kewenangan KPK,” kata Budi, Selasa (5/8).

Ia menambahkan bahwa seluruh proses pada tahap pengaduan masyarakat bersifat tertutup dan belum dapat diumumkan ke publik, kecuali kepada pihak pelapor sebagai bentuk akuntabilitas institusi.

KPK, kata Budi, mengapresiasi setiap bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. “Pelibatan masyarakat dalam menyampaikan laporan dugaan korupsi adalah bentuk nyata partisipasi publik dalam menjaga integritas negara,” ujarnya.

Praktik Monopoli

Sementara itu, Peneliti ICW Wana Alamsyah menjelaskan bahwa laporan tersebut melibatkan seorang penyelenggara negara dan dua aparatur sipil negara (ASN) dari Kementerian Agama.

Menurut Wana, terdapat dugaan praktik monopoli dalam layanan masyair, yaitu layanan transportasi jemaah haji di Arab Saudi. Berdasarkan hasil investigasi ICW, dua perusahaan penyedia layanan yang dimaksud diketahui dimiliki oleh individu yang sama, baik dari sisi nama maupun alamat perusahaannya.

“Dua perusahaan ini diduga menguasai sekitar 33 persen pangsa pasar layanan masyair, dan hal ini berpotensi merugikan prinsip persaingan usaha yang sehat,” ungkap Wana.

Selain itu, ICW juga menyoroti persoalan pengurangan spesifikasi konsumsi jemaah. Berdasarkan penghitungan internal, rata-rata asupan makanan yang diberikan hanya berkisar 1.715-1.765 kilokalori, jauh di bawah standar 2.100 kilokalori sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019.

Tak hanya itu, ditemukan pula dugaan pungutan liar sebesar 0,8 riyal per porsi makan, yang berpotensi menguntungkan oknum hingga Rp50 miliar. Dugaan lain adalah pengurangan spesifikasi makanan senilai 4 riyal per porsi, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp255 miliar.

Dengan adanya laporan ini, KPK diharapkan dapat segera menindaklanjuti dan mengungkap secara transparan apakah terjadi pelanggaran hukum dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji 2025. (ct)