Kader Gerindra Daerah Kompak Tolak Budi Arie

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Gelombang penolakan muncul dari kader-kader daerah Partai Gerindra terhadap rencana Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, bergabung ke partai pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dari Jawa Timur hingga Sumatera Utara, suara akar rumput kompak menolak dengan alasan loyalitas dan rekam jejak mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu diragukan.

Mereka menilai langkah Budi Arie hanya bentuk manuver politik pasca dicopot dari kabinet, bahkan disebut sebagai upaya mencari “perlindungan politik” di bawah payung kekuasaan Prabowo.

Ketua DPC Gerindra Gresik, Asluchul Alif, menegaskan partainya bukan tempat bagi “pencari jabatan.” “Saya tidak setuju Budi Arie bergabung ke Gerindra. Gerindra ini tempatnya pejuang rakyat, bukan pencari posisi,” kata Alif, Jumat (7/11).

Nada serupa datang dari Ketua DPC Gerindra Kota Batu, Heli Suyanto. Menurutnya, loyalitas adalah harga mati di Gerindra. “Kalau cuma buat suaka, kami menolak. Di sini tempat orang yang loyal, bukan pencari suaka,” tegasnya.

Penolakan juga datang dari Ketua DPC Gerindra Tulungagung, Ahmad Baharudin, yang menyebut Budi Arie ingin berlindung di Gerindra karena partai itu kini jadi partainya presiden. Sedangkan Ketua DPC Gerindra Sidoarjo, Mimik Idayana, menilai Budi tidak cocok dengan karakter partai yang nasionalis dan religius.

“Gerindra partai nasionalis dan religius. Tak pantas bagi seseorang yang pernah melakukan tindakan merugikan rakyat,” ujarnya. Kritik makin keras terdengar dari Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara, Ade Jona Prasetyo.

Ia menyebut Budi Arie belum sejalan dengan garis perjuangan partai, dan kehadirannya justru bisa menggerus citra Prabowo di mata publik. “Kita tidak ingin ada hal yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap Presiden,” kata Jona.

Menolak Keras

Menurutnya, para kader di akar rumput sudah menyampaikan aspirasi yang sama: menolak keras Budi Arie bergabung. Ketua DPC Gerindra Pematangsiantar, Gusmiyadi, bahkan menuding langkah Budi sebagai strategi pragmatis untuk tetap berada di lingkar kekuasaan.

“Rencana Budi Arie ini dipersepsikan publik sebagai langkah untuk menjaga posisinya di episentrum kekuasaan Prabowo,” ujarnya. Selain itu, Gusmiyadi juga menyinggung potensi kasus hukum yang membayangi Budi Arie dan menilai keinginannya bergabung sebagai cara mencari perlindungan politik.

Hingga kini, Budi Arie belum memberikan tanggapan resmi soal penolakan kader Gerindra di daerah. Sementara pengurus Projo memilih bungkam.

Sebelumnya, dalam wawancara di program Inside Politics with Diana Valencia (CNN Indonesia TV, 4/11), Budi Arie menyebut akan ada “gelombang besar” anggota Projo yang bergabung ke Gerindra.

Ia menyebut langkah itu sebagai bentuk dukungan terhadap sistem presidensial di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. “Partai yang dipimpin Presiden Prabowo adalah partai yang relevan untuk diperkuat oleh kekuatan rakyat,” ujar Budi.

Menanggapi isu tersebut, Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan partainya terbuka bagi siapa pun yang memenuhi syarat keanggotaan. “Kami bisa menerima siapa saja, apalagi kalau sudah memenuhi syarat warga negara Indonesia dan usia,” kata Muzani di kompleks parlemen, Selasa (4/11).

Meski begitu, suara mayoritas kader di daerah tampaknya sudah bulat: Gerindra bukan tempat berlindung bagi politisi yang sedang kehilangan jabatan. (tb)