Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Ekonomi Bisnis

Lawan Mafia Timah, Prabowo Instruksikan Penertiban Tambang Ilegal di Babel

Tim Redaksi, Newsreal.id
Selasa, 30 September 2025 14:16 WIB
Lawan Mafia Timah, Prabowo Instruksikan Penertiban Tambang Ilegal di Babel
NEWSREAL.ID - PENAMBANGAN ILEGAL: Sejumlah kapal ponton isap melakukan penambangan biji timah ilegal di perairan Teluk Kelabat Dalam, Belinyu, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, akhir Januari lalu. Aktivitas penambangan ilegal tersebut menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir, merusak pohon bakau, mencemari perairan dan merusak terumbu karang yang menyebabkan kelompok nelayan kehilangan pendapatan karena berkurangnya jumlah tangkapan ikan. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan langkah tegas terhadap praktik penambangan timah ilegal di Bangka Belitung.

Prabowo memerintahkan TNI, Polri, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan melakukan operasi besar-besaran untuk menutup sekitar 1.000 tambang ilegal sekaligus menghentikan jalur penyelundupan timah yang selama ini merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah.

Dalam rapat bersama pimpinan partai politik di Jakarta, Senin (29/9), Prabowo menyebutkan bahwa operasi ini diharapkan mampu menyelamatkan potensi kerugian negara sekitar Rp22 triliun dalam empat bulan ke depan (September-Desember 2025).

Baca : Satgas PKH Bongkar 4,2 Juta Hektare Lahan Tambang Ilegal

Jika konsisten dijalankan, kerugian yang bisa ditekan hingga tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp45 triliun.

“Bangka Belitung cukup lama menjadi pusat tambang timah dunia. Namun ada 1.000 tambang ilegal yang beroperasi. Mulai 1 September, saya perintahkan operasi besar-besaran menutup jalur penyelundupan yang selama ini menguasai hampir 80 persen hasil timah. Sekarang kita tutup!,” tegas Prabowo.

Menurutnya, para penyelundup memanfaatkan berbagai cara untuk mengeluarkan timah hasil tambang ilegal, mulai dari perahu kecil hingga kapal penumpang.

“Sekarang sudah ditutup, bahkan sampan pun tidak bisa keluar,” katanya.

Aset Strategis

Selain masalah penyelundupan timah, Prabowo juga menyoroti potensi mineral tanah jarang (rare earth) yang terkandung dalam limbah tambang di Bangka Belitung. Ia menilai, nilai ekonominya sangat tinggi dan bisa menjadi aset strategis bagi negara.

“Banyak yang tidak tahu, limbah tambang ternyata berisi mineral tanah jarang. Padahal nilainya luar biasa. Karena itu, saya perintahkan Bea Cukai merekrut ahli kimia untuk bisa mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi ini,” ujarnya.

Prabowo juga menegaskan bahwa praktik tambang ilegal tidak hanya terjadi pada timah, tetapi juga pada komoditas strategis lain seperti nikel, batubara, dan bauksit. Karena itu, ia menginstruksikan penertiban secara menyeluruh bahkan pengambilalihan aset tambang oleh negara jika diperlukan.

Dengan operasi “bersih-bersih” tambang ilegal ini, Prabowo optimistis penerimaan negara akan meningkat signifikan. “Kalau ini ditegakkan, insyaAllah penerimaan negara jauh lebih besar, kebocoran kita tutup, dan negara akan semakin makmur,” pungkasnya. (tb)

Berita Terbaru

Mendag: Larangan Impor Pakaian Bekas Demi Kesehatan dan UMKM

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan larangan impor pakaian bekas dilakukan pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan pelaku usaha mikro, kecil, dan...

BEI Tunjuk Jeffrey Hendrik sebagai Pjs Dirut

NEWSREAL.ID, JAKARTA– PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menunjuk Jeffrey Hendrik sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama. Penunjukan tersebut diputuskan melalui rapat direksi (radir) yang...

Inflasi Januari 2026 Naik Tajam, BPS Ungkap Efek Diskon Listrik

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) pada Januari 2026 mencapai 3,55 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi fenomena low base effect akibat stimulus...

Mudik Lebaran 2026, Pemerintah Siapkan Diskon Tiket dan Tol

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Kabar baik buat pemudik. Pemerintah menyiapkan program diskon tiket transportasi hingga tarif jalan tol untuk mendukung mobilitas masyarakat selama libur Ramadhan dan Lebaran...

Perputaran Uang Tambang Emas Ilegal Nyaris Rp1.000 Triliun

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap besarnya perputaran uang dari aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Indonesia. Dalam periode 2023-2025,...

Purbaya Siap Evaluasi Total Pajak dan Bea Cukai

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Target penerimaan negara yang meleset menjadi alarm keras bagi Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tak akan memberi toleransi jika kinerja...

Oleh-Oleh Haji Kini Bisa Dibeli dari Tanah Air

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Tradisi membawa oleh-oleh sepulang haji tak lagi harus bergantung pada belanja di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah menyiapkan terobosan digital...

Masuk 2026, Properti Masih Ngebut: Gudang, Industri, hingga Hotel Jadi Andalan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Setelah melewati tahun 2025 yang penuh dinamika, sektor properti nasional tak kehilangan optimisme. Memasuki 2026, sejumlah subsektor diprediksi tetap tumbuh, dengan pergudangan dan...

Komisi VII DPR Puji Industri yang Pakai Bahan Lokal

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Industri jamu nasional dinilai punya daya tahan kuat di tengah tantangan global. Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi terhadap industri farmasi tradisional yang...

Freeport Siapkan Langkah Perpanjangan Izin di RI

NEWSREAL.ID JAKARTA- Operasi tambang raksasa Freeport di Papua belum mau berhenti dalam waktu dekat. Setelah proyek smelter hampir tuntas, Freeport-McMoRan Inc. mulai membuka bab baru:...

Pipa Bocor, RI Kehilangan 2 Juta Barel Minyak

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Awal tahun 2026 diwarnai gangguan serius pada sektor energi nasional. Kebocoran pipa migas di wilayah Sumatra berdampak pada terhentinya aliran gas ke salah...

Menkeu Purbaya Siap Bersih-bersih Pajak

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada toleransi bagi oknum internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melakukan pelanggaran. Dengan dukungan penuh Presiden...

Leave a comment