BANDUNG– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyoroti pengelolaan tambang galian C di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Dukupuntang, Cirebon yang menewaskan 17 orang, Jumat (30/5).
Dedi mengatakan, izin pengelolaan lahan seluas 30 hektare disewakan kepada tiga yayasan, termasuk Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah oleh Perhutani. Ia menyebut pihaknya akan memanggil Perhutani untuk dimintai keterangan mengenai alih fungsi lahan hutan menjadi area tambang.
“Ini yayasan mengelola lahan 30 hektare. Setelah ini kita akan panggil Perhutani,” ujarnya, Sabtu (31/5). Dedi lantas menyoroti banyaknya lahan hutan milik Perhutani yang kini beralih fungsi menjadi area tambang.
Padahal, menurutnya, Perhutani adalah BUMN yang seharusnya fokus pada pengelolaan hutan, bukan pertambangan. “Banyak areal hutan berubah jadi tambang. Ini bukan tugas Perhutani. Mereka harus segera memperbaiki diri. Ini dosa,” kata Dedi dengan nada tegas.
Kawasan Hutan
Dedi juga meminta Pemkab Cirebon untuk segera mengubah tata ruang wilayah tersebut agar kembali menjadi kawasan hutan. Ia menekankan pentingnya mengakhiri aktivitas pertambangan di wilayah tersebut demi keselamatan dan kelestarian lingkungan. “Saya minta Pemda Cirebon segera mengembalikan kawasan ini menjadi kawasan hijau,” ujarnya.
Dedi mengaku pernah mengunjungi lokasi tambang tersebut sebelum menjabat sebagai gubernur. Ia menilai tambang tersebut tidak memenuhi standar keamanan, namun tetap beroperasi karena memiliki izin hingga Oktober 2025.
“Saya tahu ini tidak memenuhi standar keamanan. Tapi karena izinnya masih berlaku, saya tidak punya wewenang saat itu untuk menghentikan,” kata Dedi melalui akun Instagram resminya.
Dedi mengaku telah memerintahkan agar tambang tersebut ditutup secara permanen. Ia juga memastikan telah mencabut seluruh izin tambang yang dimiliki oleh tiga yayasan terkait.
“Tadi malam, kami keluarkan sanksi administrasi berupa pencabutan izin. Semua aktivitas ditutup. Tidak boleh ada lagi penambangan di sana,” tegasnya. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap keselamatan masyarakat serta penegakan aturan pengelolaan sumber daya alam di Jawa Barat. (ct)
Kemarau 2026 Diprediksi Lebih Kering, BMKG Minta Daerah Rawan Kekeringan Siaga
NEWSREAL.ID, CILACAP– BMKG mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah rawan kekeringan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi...
Lapas Purwodadi Gelar Buka Puasa Bersama Keluarga Warga Binaan
NEWSREAL.ID, PURWODADI- Suasana haru dan hangat menyelimuti Aula Ajisaka Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Purwodadi, Kamis (12/3). Puluhan warga binaan mendapat kesempatan berbuka puasa bersama...
Baru Sebulan Beroperasi, Toko Miras di Genuk Disegel Warga
NEWSREAL.ID, SEMARANG- Keresahan warga di Kecamatan Genuk akhirnya memuncak. Sebuah toko penjual minuman keras yang baru beroperasi sekitar satu bulan di Jalan Raya Woltermongunsidi, Kelurahan...
Sahur di Pura: Agustina dan Sinta Nuriyah Rawat Toleransi Kota Semarang
NEWSREAL.ID, SEMARANG- Pemkot Semarang kembali menegaskan komitmennya menjaga toleransi lewat sahur bersama lintas iman, Selasa (24/2/2026). Digelar di rumah ibadah umat Hindu, momentum ini bukan...
Sembilan Daerah Siap Jadi Mesin Baru Ekonomi Jateng
NEWSREAL.ID, SEMARANG- Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi memastikan kawasan industri masih menjadi tumpuan utama untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Saat ini, ada sembilan kabupaten/kota di Jateng...
Soal Dana Hibah, PB XIV Purbaya: Kami Ikuti Arahan Pemerintah
NEWSREAL.ID, SURAKARTA- Pakoeboewono (PB) XIV Purbaya merespons pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang mengungkap dana hibah pemerintah untuk Keraton Surakarta selama ini masuk ke rekening...
Ratusan Siswa di Grobogan Diduga Keracunan MBG
NEWSREAL.ID, GROBOGAN- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Grobogan, Jateng, tengah menangani dugaan kejadian luar biasa keracunan makanan yang diduga berasal dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG),...
Kanwil Kemenkum Jateng Fokus Perkuat Posbankum Desa Jelang 2026
NEWSREAL.ID, SEMARANG- Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jawa Tengah menargetkan penguatan peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan di seluruh Jawa Tengah,...
Wagub Aceh Soal Insiden Bendera Bulan Bintang: Tolong Fokus Korban Banjir
NEWSREAL.ID, BANDA ACEH- Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah alias Dek Fadh angkat suara usai insiden ricuh pengibaran bendera bulan bintang di Aceh Utara. Ia menyayangkan kericuhan...
Gus Yahya-Rais Aam Sepakat, Kisruh PBNU Masuk Babak Damai
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyepakati kesepakatan baru usai konflik internal...
UMP Jateng 2026 Naik 7,28 Persen, Jadi Rp2,32 Juta per Bulan
NEWSREAL.ID, SEMARANG- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2026 naik sebesar 7,28 persen menjadi Rp2.327.386,07 per bulan. Kenaikan...
Laka Maut di Exit Tol Krapyak, DPR Desak Kemenhub Lakukan Evaluasi Menyeluruh
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Anggota Komisi V DPR RI Daniel Mutaqien Syafiuddin mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama pengelola jalan tol dan kepolisian untuk melakukan evaluasi total terhadap...
