
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat melayangkan somasi kepada sejumlah akun media sosial yang dinilai menyebarkan tudingan fitnah terhadap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Somasi tersebut diteken oleh enam advokat Badan Hukum Partai Demokrat, yakni Muhajir, Cepi Hendrayani, Jimmy Himawan, Novianto Rahmantyo, Nurhidayat Umacina, dan Teuku Irmansyah Akbar, pada Rabu (31/12). Surat itu terutama ditujukan kepada Sudiro Wi Budhius M Piliang selaku pemilik akun TikTok bernama Budhius.
Selain Budhius, somasi juga dilayangkan terhadap tiga unggahan lain dari akun berbeda, masing-masing milik Zulfan Lindan, Agri Fanani, dan Kajian Online. Namun, Badan Hukum Demokrat tidak merinci isi konten dari ketiga akun tersebut.
Baca juga: SBY Terseret Isu Ijazah Jokowi, Demokrat: Somasi Jadi Opsi
Dalam surat somasi, Badan Hukum Demokrat memberikan tenggat waktu kepada para pemilik akun untuk menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf. “Kami meminta kepada Tersomir agar dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya surat somasi ini, memberikan klarifikasi dan permohonan maaf,” demikian bunyi poin keenam surat tersebut.
Badan Hukum Demokrat mempersoalkan salah satu unggahan Budhius yang menyebut SBY berada di balik polemik dugaan ijazah Jokowi. Dalam video yang diunggah Selasa (30/12) pukul 11.06 WIB, Budhius menarasikan seolah-olah SBY menggunakan Roy Suryo, mantan politisi Demokrat, untuk menggulirkan isu tersebut demi kepentingan politik tertentu.
Menurut Badan Hukum Demokrat, unggahan tersebut dinilai menyesatkan, memperkeruh suasana, dan berpotensi menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Pernyataan dalam video itu juga disebut merugikan citra Partai Demokrat secara nasional serta nama baik SBY secara pribadi.
Tidak Berdasar
“Pernyataan tersebut adalah pemberitaan bohong dan tidak berdasar,” tegas Badan Hukum Demokrat. Mereka meminta agar video dimaksud dihapus dan pemilik akun menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui media.
Terpisah, politikus Partai Demokrat Andi Arief menyatakan SBY juga mempertimbangkan langkah hukum lanjutan atas isu yang menyeret namanya. Ia menyebut tudingan tersebut cukup mengganggu dan menarasikan seolah-olah SBY berada di balik polemik ijazah Jokowi.
Baca juga: Soal Peluang Koalisi dengan Demokrat, PKS: 2029 Masih Jauh
Andi Arief menegaskan, isu tersebut berkembang liar di media sosial dan fitnah terhadap SBY dilakukan secara masif. Ia membantah keras keterlibatan SBY dalam kasus dugaan ijazah palsu tersebut dan menegaskan hubungan antara SBY dan Jokowi selama ini berjalan baik.
Diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat ini tengah menghadapi polemik dugaan ijazah palsu saat menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam penanganan kasus ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan tersangka yang terbagi dalam dua klaster.
Klaster pertama terdiri dari Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Sementara klaster kedua meliputi Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, serta Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa. (tb)
Berdiskusi dengan Duta Mario Ignacio, Stafsus Menag Gugun Gumilar Perkuat Hubungan Indonesia-Chili
JAKARTA,NEWSREAL.id – Hubungan Indonesia–Chili semakin dipererat secara harmonis. Sebuah pertemuan hangat dan akrab berlangsung antara Mario Ignacio Artaza Loyola, Duta Besar Chili untuk Indonesia, ASEAN,...
Serangan Terstruktur dan Masiv Diarahkan ke Prabowo, Ini Kata Pengamat Intelejen
Serangan kepada Prabowo Subianto dilihat di berbagai platform digital seperti Facebook, X, YouTube, Instagram, hingga Threads. Pemerintah diminta waspada terhadap serangan modern ini. Amir Hamzah menyebut operasi semacam itu dikenal sebagai psychological operation atau psyops digital.
Keterwakilan Perempuan Minimal 30 Persen! Ormas G-Nesia : Keputusan MK Wajib Didukung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Mahkamah Konstitusi menyatakan partai politik dapat digugurkan atau tidak diikutsertakan dalam pemilu di daerah pemilihan tertentu apabila tidak memenuhi kuota caleg perempuan sebesar 30...
Kurban Presiden Pakai APBN, Stafsus Menang :Sah Secara Agama dan Hukum Negara
JAKARTA,NEWSREAL.id – Program bantuan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan viral di medsos belakangan ini, bukan sesuatu...
Danantara Disorot, Proyek Perkampungan Haji di Mekkah Belum Tunjukkan Progres Nyata
JAKARTA,NEWSREAL.id – Ketua Umum Relawan Pemenangan Prabowo– Gibran saat Pilpres 2024 Logis 08, Anshar Ilo menyoroti belum terlihatnya perkembangan yang signifikan terkait realisasi proyek Perkampungan...
Cerita Hercules Pada HUT GRIB JAYA, DItawari Uang Setengah Triliun Agar Tak Dukung Prabwo
JAKARTA – Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB ) Jaya merayakan ulang tahun ke-15 nya, Minggu (10/5/2026). Puncak peringatan milad ormas terbesar di Indonesia ini...
Marahnya JK, Hingga Sebut-sebut Termul
JAKARTA, newsreal.id – Nada tinggi Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) terdengar di hadapan wartawan saat jumpa pers di kediamannya, Jakarta...
MBG Berdampak baik bagi Ekonomi Masyarakat, Ini Penilaian Gubernur Lemhanas
JAKARTA,newsreal.id – Program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah menuai reaksi pro dan kontra. Seperti yang disampaikan oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace...
PDIP Desak PBB Lebih Tegas ke Israel Usai Delapan Prajurit TNI Jadi Korban di Lebanon
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) menilai insiden yang menimpa delapan prajurit TNI di Lebanon harus menjadi momentum bagi PBB untuk bersikap lebih tegas terhadap Israel....
DPR Dorong Perlindungan Pekerja Kreatif, Kasus Amsal Jadi Sorotan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah mendorong kementerian-kementerian strategis untuk berkolaborasi dalam memberikan perlindungan bagi pekerja kreatif, menyusul kasus yang menimpa videografer...
Andrie Yunus Masih Dirawat Intensif, Kontras: Kondisi Belum Stabil
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Badan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indria Fernida, mengungkapkan kondisi Andrie Yunus yang menjadi korban penyiraman air...
DPR Usul Pelanggaran THR Dijerat Pidana, Bukan Sekadar Sanksi Administratif
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya (THR) oleh perusahaan agar dipertimbangkan masuk ranah pidana, tidak lagi...