
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat melayangkan somasi kepada sejumlah akun media sosial yang dinilai menyebarkan tudingan fitnah terhadap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Somasi tersebut diteken oleh enam advokat Badan Hukum Partai Demokrat, yakni Muhajir, Cepi Hendrayani, Jimmy Himawan, Novianto Rahmantyo, Nurhidayat Umacina, dan Teuku Irmansyah Akbar, pada Rabu (31/12). Surat itu terutama ditujukan kepada Sudiro Wi Budhius M Piliang selaku pemilik akun TikTok bernama Budhius.
Selain Budhius, somasi juga dilayangkan terhadap tiga unggahan lain dari akun berbeda, masing-masing milik Zulfan Lindan, Agri Fanani, dan Kajian Online. Namun, Badan Hukum Demokrat tidak merinci isi konten dari ketiga akun tersebut.
Baca juga: SBY Terseret Isu Ijazah Jokowi, Demokrat: Somasi Jadi Opsi
Dalam surat somasi, Badan Hukum Demokrat memberikan tenggat waktu kepada para pemilik akun untuk menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf. “Kami meminta kepada Tersomir agar dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya surat somasi ini, memberikan klarifikasi dan permohonan maaf,” demikian bunyi poin keenam surat tersebut.
Badan Hukum Demokrat mempersoalkan salah satu unggahan Budhius yang menyebut SBY berada di balik polemik dugaan ijazah Jokowi. Dalam video yang diunggah Selasa (30/12) pukul 11.06 WIB, Budhius menarasikan seolah-olah SBY menggunakan Roy Suryo, mantan politisi Demokrat, untuk menggulirkan isu tersebut demi kepentingan politik tertentu.
Menurut Badan Hukum Demokrat, unggahan tersebut dinilai menyesatkan, memperkeruh suasana, dan berpotensi menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Pernyataan dalam video itu juga disebut merugikan citra Partai Demokrat secara nasional serta nama baik SBY secara pribadi.
Tidak Berdasar
“Pernyataan tersebut adalah pemberitaan bohong dan tidak berdasar,” tegas Badan Hukum Demokrat. Mereka meminta agar video dimaksud dihapus dan pemilik akun menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui media.
Terpisah, politikus Partai Demokrat Andi Arief menyatakan SBY juga mempertimbangkan langkah hukum lanjutan atas isu yang menyeret namanya. Ia menyebut tudingan tersebut cukup mengganggu dan menarasikan seolah-olah SBY berada di balik polemik ijazah Jokowi.
Baca juga: Soal Peluang Koalisi dengan Demokrat, PKS: 2029 Masih Jauh
Andi Arief menegaskan, isu tersebut berkembang liar di media sosial dan fitnah terhadap SBY dilakukan secara masif. Ia membantah keras keterlibatan SBY dalam kasus dugaan ijazah palsu tersebut dan menegaskan hubungan antara SBY dan Jokowi selama ini berjalan baik.
Diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat ini tengah menghadapi polemik dugaan ijazah palsu saat menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam penanganan kasus ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan tersangka yang terbagi dalam dua klaster.
Klaster pertama terdiri dari Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Sementara klaster kedua meliputi Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, serta Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa. (tb)
Prabowo-Megawati Bertemu Dua Jam di Istana, Bahas Isu Strategis hingga Geopolitik
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Kamis (19/3). Pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam itu...
PKS Jateng Buka Sembilan Posko Mudik
NEWSREAL.ID, SEMARANG- PKS Jawa Tengah menyiapkan sembilan posko mudik Lebaran 2026 yang tersebar di sejumlah titik strategis. Posko ini disiapkan buat bantu pemudik yang melintas...
Megawati Pilih DPP PDIP untuk Open House Lebaran
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan menggelar open house Lebaran Idulfitri tahun ini di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta. Baca Juga PDI...
Kasus Bupati Cilacap, Cak Imin Ingatkan Kepala Daerah PKB: Jangan Dekati Korupsi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kasus korupsi yang menjerat Bupati Cilacap menjadi peringatan keras di internal Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua Umum PKB Cak Imin meminta seluruh kepala daerah...
RUU Hak Cipta Disiapkan DPR, Karya Jurnalistik Bakal Punya Royalti
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Karya jurnalistik tak lagi bisa sembarangan disadur atau disebarluaskan tanpa izin. DPR tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Hak Cipta yang bakal memberi perlindungan sekaligus...
Haji 2026 Ditunda karena Perang? DPR: Belum Ada Pengumuman dari Arab Saudi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kabar soal kemungkinan ibadah haji 2026 ditunda gara-gara situasi panas di Timur Tengah sempat bikin banyak calon jemaah deg-degan. Tapi sampai sekarang, pemerintah...
DPR Gas Pembahasan 5 RUU, Mulai dari PPRT sampai Perampasan Aset
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menjelang libur panjang Idulfitri 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tancap gas menyelesaikan sejumlah rancangan undang-undang. Total ada lima RUU yang kini dikebut...
Soal Siaga 1, DPR Berencana Panggil Panglima TNI
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Status Siaga 1 yang diumumkan TNI gara-gara memanasnya konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran bikin DPR angkat alis. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan...
Golkar Tegur Fadia Arafiq: Pejabat Publik Wajib Paham Aturan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar merespons pengakuan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang menyatakan tidak memahami aturan pemerintahan setelah terjerat operasi tangkap tangan...
Megawati Sampaikan Surat Duka untuk Khamenei, Kecam Serangan AS-Israel
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan surat duka cita atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, yang dilaporkan tewas dalam serangan gabungan Amerika...
Golkar: PDIP Tak Pernah Tolak Anggaran MBG di Banggar dan Paripurna DPR
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar, Yahya Zaini, menegaskan bahwa seluruh fraksi di DPR, termasuk Fraksi PDI Perjuangan, menyetujui anggaran...
PDIP Keluarkan Instruksi Tegas, Kader Dilarang Jadikan MBG Ajang Cari Untung
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi melarang seluruh kadernya memanfaatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan pribadi, termasuk mencari keuntungan finansial...

