Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Politik

Demokrat Somasi Akun Medsos yang Tuding SBY Terkait Isu Ijazah Jokowi

Tim Redaksi, Newsreal.id
Jumat, 2 Januari 2026 17:36 WIB
Demokrat Somasi Akun Medsos yang Tuding SBY Terkait Isu Ijazah Jokowi
NEWSREAL.ID - PENGUMUMAN KEPENGURUSAN: Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengumumkan kepengurusan partai Demokrat periode 2025-2030 dengan memberi jabatan baru Herman Khaeron sebagai Sekjen Demokrat dan Bendahara Umum Irwan Fecho di Gedung DPP Demokrat, Jakarta, pertengahan Maret lalu. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat melayangkan somasi kepada sejumlah akun media sosial yang dinilai menyebarkan tudingan fitnah terhadap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Somasi tersebut diteken oleh enam advokat Badan Hukum Partai Demokrat, yakni Muhajir, Cepi Hendrayani, Jimmy Himawan, Novianto Rahmantyo, Nurhidayat Umacina, dan Teuku Irmansyah Akbar, pada Rabu (31/12). Surat itu terutama ditujukan kepada Sudiro Wi Budhius M Piliang selaku pemilik akun TikTok bernama Budhius.

Selain Budhius, somasi juga dilayangkan terhadap tiga unggahan lain dari akun berbeda, masing-masing milik Zulfan Lindan, Agri Fanani, dan Kajian Online. Namun, Badan Hukum Demokrat tidak merinci isi konten dari ketiga akun tersebut.

Baca juga: SBY Terseret Isu Ijazah Jokowi, Demokrat: Somasi Jadi Opsi

Dalam surat somasi, Badan Hukum Demokrat memberikan tenggat waktu kepada para pemilik akun untuk menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf. “Kami meminta kepada Tersomir agar dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya surat somasi ini, memberikan klarifikasi dan permohonan maaf,” demikian bunyi poin keenam surat tersebut.

Badan Hukum Demokrat mempersoalkan salah satu unggahan Budhius yang menyebut SBY berada di balik polemik dugaan ijazah Jokowi. Dalam video yang diunggah Selasa (30/12) pukul 11.06 WIB, Budhius menarasikan seolah-olah SBY menggunakan Roy Suryo, mantan politisi Demokrat, untuk menggulirkan isu tersebut demi kepentingan politik tertentu.

Menurut Badan Hukum Demokrat, unggahan tersebut dinilai menyesatkan, memperkeruh suasana, dan berpotensi menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Pernyataan dalam video itu juga disebut merugikan citra Partai Demokrat secara nasional serta nama baik SBY secara pribadi.

Tidak Berdasar

“Pernyataan tersebut adalah pemberitaan bohong dan tidak berdasar,” tegas Badan Hukum Demokrat. Mereka meminta agar video dimaksud dihapus dan pemilik akun menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui media.

Terpisah, politikus Partai Demokrat Andi Arief menyatakan SBY juga mempertimbangkan langkah hukum lanjutan atas isu yang menyeret namanya. Ia menyebut tudingan tersebut cukup mengganggu dan menarasikan seolah-olah SBY berada di balik polemik ijazah Jokowi.

Baca juga: Soal Peluang Koalisi dengan Demokrat, PKS: 2029 Masih Jauh

Andi Arief menegaskan, isu tersebut berkembang liar di media sosial dan fitnah terhadap SBY dilakukan secara masif. Ia membantah keras keterlibatan SBY dalam kasus dugaan ijazah palsu tersebut dan menegaskan hubungan antara SBY dan Jokowi selama ini berjalan baik.

Diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat ini tengah menghadapi polemik dugaan ijazah palsu saat menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam penanganan kasus ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan tersangka yang terbagi dalam dua klaster.

Klaster pertama terdiri dari Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Sementara klaster kedua meliputi Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, serta Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa. (tb)

Berita Terbaru

Golkar Masih Godok Nama Pengganti Wakil Ketua Komisi III

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Fraksi Partai Golkar DPR RI masih menyeleksi calon Wakil Ketua Komisi III DPR RI untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Sari Yuliati, yang kini...

PKB Temui Prabowo, Perkenalkan Jajaran Pengurus Baru Nasional

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Ketua...

Ambang Batas Parlemen Digugat, PDIP Jajaki Opsi Penghapusan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menyatakan masih mengkaji usulan penghapusan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen yang selama ini berlaku...

Isu Reshuffle Mengemuka, Golkar Serahkan Nasib Kader di Kabinet ke Presiden

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Golkar menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait posisi kadernya di kabinet kepada Presiden Prabowo Subianto, di tengah menguatnya isu kocok ulang kabinet atau...

Isu Reshuffle Menguat, PDIP Ingatkan Pemerintah Utamakan Kinerja dan Kepentingan Rakyat

NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan angkat bicara merespons isu kocok ulang kabinet (reshuffle) yang kembali menguat dalam beberapa waktu terakhir. PDIP menekankan agar reshuffle, jika benar...

PSI Pasang Target 60 Kursi DPR pada Pemilu 2029

NEWSREAL.ID, DENPASAR- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai memanaskan mesin politik jelang Pemilihan Umum 2029. Partai yang mengusung citra anak muda ini memasang target ambisius untuk...

Rahayu Saraswati Patuhi Putusan MKD, Tetap Jalani Tugas Legislator

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pole­mik pengunduran diri Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo berakhir setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil keputusan. Legislator Gerindra itu...

DPR Pastikan Perhatikan Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU Pemilu

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan tetap memperhatikan partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang mulai digodok...

Soal OTT Sudewo, Gerindra Jateng Pilih Tunggu KPK

NEWSREAL.ID, JAKARTA- DPD Partai Gerindra Jawa Tengah akhirnya buka suara terkait penangkapan Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai...

Usul E-Voting Pilkada Mengemuka, Pemerintah dan DPR Buka Pintu Kajian

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana penerapan e-voting dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali mencuat. Pemerintah bersama DPR menyatakan terbuka untuk mengkaji usulan yang dilontarkan PDI Perjuangan (PDIP)...

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Keahlian DPR, Kamis...

PDIP Dorong Penyederhanan Sistem Multi-Partai

NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) mengusulkan reformasi sistem politik nasional dengan menitikberatkan pada penyederhanaan sistem multi-partai. Usulan tersebut muncul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I...