Tak Ada Bupati Bersih, Wamendagri: Jangan Digeneralisasi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto merespons pernyataan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Bursah Zanubi, yang menyebut tidak ada bupati yang tidak korupsi.

Bima menilai pernyataan tersebut keliru dan berpotensi menggeneralisasi kepala daerah. “Saya kira pernyataan itu tidak pas. Benar bahwa banyak kepala daerah tersangkut korupsi, tapi tidak bisa digeneralisasi,” kata Bima melalui pesan singkat, Jumat (23/1/2026).

Bima mengakui data Kementerian Dalam Negeri mencatat sekitar 500 kepala daerah pernah terseret kasus korupsi. Namun, angka tersebut tidak serta-merta menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh kepala daerah di Indonesia melakukan hal yang sama.

“Saya mengenal kepala daerah yang bersih, berintegritas, hidup sederhana, dan bekerja keras,” ujarnya. Bima juga mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan Bursah Zanubi, yang juga menjabat sebagai Bupati Lahat, untuk mengklarifikasi maksud pernyataan tersebut.

“Menurut beliau, konteksnya bukan menyatakan semua kepala daerah korupsi. Maksudnya, semua kepala daerah menghadapi situasi dan tantangan yang sama,” jelas Bima. Pernyataan Bursah sebelumnya menuai polemik setelah ia menyebut tidak ada kepala daerah yang tidak korupsi. Ia berdalih gaji bupati yang hanya sekitar Rp5,7 juta per bulan menjadi salah satu pemicu.

Tambahan Anggaran

Bursah bahkan mengaku pernah meminta tambahan anggaran sebesar Rp400 juta untuk setiap kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurutnya, tambahan tersebut diperlukan agar kepala daerah tidak tergoda melakukan korupsi. “Di antara kita itu tidak ada yang nggak korupsi. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sial dan ada yang nggak sial,” kata Bursah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut merespons pernyataan tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menilai praktik korupsi kepala daerah mencerminkan krisis kepemimpinan yang masih menjadi masalah serius. “KPK kembali mengingatkan bahwa korupsi kepala daerah masih menjadi persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan daerah,” ujar Budi.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengecam keras pernyataan Bursah karena dinilai menormalisasi praktik korupsi di tingkat daerah. Peneliti ICW, Yassar Aulia, menyatakan seharusnya informasi tersebut disampaikan kepada aparat penegak hukum, bukan justru dilontarkan ke publik dengan nada pembenaran.

“Kami mengecam keras pernyataan Bursah Zanubi yang seakan menggampangkan praktik korupsi kepala daerah. Ini bisa menurunkan semangat pemberantasan korupsi,” tegas Yassar. (tb)