Skandal Kredit Sritex, Kejagung Ungkap Dua Klaster Korupsi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap adanya dua klaster besar dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit perbankan kepada PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

Temuan ini memperluas cakupan penyidikan yang telah menyeret sejumlah pejabat perbankan dan eks direktur utama Sritex ke meja hijau. “Penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi di PT Sritex ini terbagi menjadi dua klaster,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Nurcahyo Jungkung Madyo dalam konferensi pers di Kejagung, Selasa (22/7).

Klaster pertama melibatkan tiga Bank Pembangunan Daerah (BPD), yaitu Bank DKI, Bank Jateng, dan Bank Jawa Barat (BJB), yang diketahui telah memberikan fasilitas kredit kepada Sritex secara tidak sesuai ketentuan. Dalam klaster ini, Kejagung telah menetapkan sejumlah tersangka dari pihak bank dan Sritex.

Sementara klaster kedua masih dalam tahap penyidikan dan melibatkan pemberian kredit sindikasi dari tiga bank besar, yakni Bank BNI, BRI, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Meski belum menetapkan tersangka dalam klaster ini, Kejagung menyatakan proses pengumpulan alat bukti masih terus berlangsung. “Penyidikan terhadap pemberian kredit di klaster sindikasi ini masih kami lanjutkan. Nanti hasil pengembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut,” ujar Nurcahyo.

Dalam kasus ini, total sebelas orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya adalah mantan Direktur Utama PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto. Ia diduga menjadi aktor utama dalam mengatur skema penyalahgunaan kredit bersama oknum pejabat bank.

Menurut Kejagung, para tersangka diduga bersekongkol untuk merekayasa pemberian kredit, di mana dana yang seharusnya digunakan sebagai modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan dan membeli aset non-produktif. “Kredit diberikan tanpa analisis kelayakan yang memadai dan tidak sesuai prosedur. Akibatnya negara mengalami kerugian besar,” kata Nurcahyo.

Kerugian Negara

Kejagung mencatat nilai kerugian negara yang timbul dalam perkara ini mencapai Rp1,08 triliun. Angka tersebut berasal dari kredit bermasalah yang diberikan oleh Bank DKI, Bank Jateng, dan BJB kepada Sritex, namun tidak dapat dikembalikan.

“Kerugian itu bukan hanya karena gagal bayar, tapi juga karena mekanisme pemberian kredit yang sarat pelanggaran dan manipulasi data,” tambahnya.

Kejagung memastikan pengusutan akan terus berjalan, termasuk terhadap klaster sindikasi yang masih dalam tahap pendalaman. Kejagung juga membuka kemungkinan adanya tersangka baru, tergantung hasil pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi dan dokumen-dokumen perbankan. “Prinsipnya, siapa pun yang terbukti terlibat akan kami proses sesuai hukum,” tegas Nurcahyo.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan perusahaan tekstil raksasa nasional dan sejumlah bank besar. Kejagung berharap penegakan hukum yang tegas dapat memperbaiki tata kelola perbankan dan mencegah korupsi sistemik di sektor keuangan.(tb)