Sri Mulyani Naikkan Target Bea Cukai

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Tantangan besar menanti Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang baru, Djaka Budhi Utama. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menaikkan target penerimaan bea dan cukai tahun 2025 menjadi Rp310,4 triliun, lebih tinggi hampir Rp9 triliun dari proyeksi awal dalam APBN.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Sri Mulyani menyatakan optimisme bahwa target ambisius tersebut dapat dicapai di bawah kepemimpinan Djaka, sosok pilihan Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Kami sudah minta pada Pak Djaka target yang lebih tinggi karena outlook-nya menunjukkan potensi penerimaan Rp310,4 triliun. Ini naik dari proyeksi APBN awal sebesar Rp301,6 triliun,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani bahkan berharap realisasinya bisa melampaui target, terlebih karena sektor perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tengah menghadapi tantangan serius dan diprediksi meleset dari target.

“Saya lihat Pak Djaka juga ingin menunjukkan performa maksimal, jadi mungkin penerimaan bea dan cukai bisa lebih tinggi lagi,” tambahnya.

Ekspor Tambahan

Salah satu faktor pendorong kenaikan target ini adalah penerimaan dari bea keluar PT Freeport Indonesia, menyusul diberikannya izin ekspor tambahan karena gangguan pada smelter perusahaan tersebut akibat kebakaran.

Sementara itu, Sri Mulyani mengungkap bahwa penerimaan pajak tahun ini diperkirakan hanya mencapai Rp2.076,9 triliun dari target awal Rp2.189,3 triliun. PNBP pun diprediksi hanya terkumpul Rp477,2 triliun, lebih rendah dari proyeksi awal Rp513,6 triliun.

Secara keseluruhan, pendapatan negara pada tahun 2025 diperkirakan hanya mencapai Rp2.865,5 triliun, atau sekitar 95,4 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp3.005,1 triliun.

Penurunan ini, menurut Sri Mulyani, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti terbatasnya dampak kenaikan PPN dari 11persen ke 12 persen, pemberlakuan pajak hanya pada barang mewah, serta sejumlah stimulus pajak yang masih dipertahankan.

Selain itu, fluktuasi harga komoditas global dan produksi minyak yang berada di bawah asumsi turut menekan potensi penerimaan negara.

Adapun untuk PNBP, kegagalan mencapai target juga disebabkan oleh pengalihan Rp80 triliun dividen ke Badan Pengelola Dana Perwalian (Danantara), bukan langsung ke kas negara.

Di tengah tantangan fiskal ini, peningkatan kinerja bea dan cukai menjadi tumpuan baru. Djaka Budhi Utama kini berada di garis depan untuk menjawab ekspektasi tinggi dan menunjukkan kapasitasnya sebagai figur kunci di pemerintahan Prabowo mendatang. (tb)