Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Ekonomi Bisnis

Trump Jatuhkan Tarif 32 Persen, Sri Mulyani Pilih Tunggu Airlangga

Tim Redaksi, Newsreal.id
Selasa, 8 Juli 2025 16:16 WIB
Trump Jatuhkan Tarif 32 Persen, Sri Mulyani Pilih Tunggu Airlangga
NEWSREAL.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Di tengah ketegangan perdagangan yang kembali memanas, Indonesia harus menghadapi langkah tegas dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Mulai 1 Agustus 2025, seluruh produk ekspor asal Indonesia akan dikenakan tarif impor sebesar 32 persen, menyusul tudingan Trump soal defisit perdagangan AS akibat kebijakan proteksionis Indonesia.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan memberikan tanggapan rinci atas kebijakan tersebut. Ia menyebut bahwa respons resmi pemerintah akan disampaikan bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang saat ini sedang dalam perjalanan ke Amerika Serikat.

“Nanti saja, bareng Pak Menko ya. Selasa kita akan respons,” ujar Sri Mulyani singkat sambil bergegas meninggalkan Gedung DPR RI, Selasa (8/7).

Tarif tersebut diumumkan Trump melalui surat resmi yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, dan ia unggah di platform media sosial pribadinya, Truth Social.

Dalam surat tersebut, Trump menyatakan bahwa kerja sama dagang yang selama ini terjadi justru membuat Amerika Serikat mengalami defisit berkepanjangan terhadap Indonesia.

“Selama bertahun-tahun kami membahas hubungan dagang dengan Indonesia. Kami menyimpulkan AS harus menjauh dari defisit perdagangan jangka panjang yang ditimbulkan oleh tarif dan hambatan non-tarif Indonesia,” tulis Trump.

Tanpa Kecuali

Trump menegaskan bahwa tarif 32 persen akan diberlakukan terhadap seluruh produk Indonesia, tanpa kecuali. Bahkan, pengiriman ulang melalui negara ketiga pun akan dikenai tarif yang lebih tinggi jika terindikasi menghindari kebijakan tersebut.

Menurut Trump, kebijakan ini diperlukan untuk “mengoreksi” praktik perdagangan Indonesia yang menurutnya tidak adil. Ia juga menyebut bahwa Indonesia selama ini enggan membangun basis produksi di AS, sehingga tidak layak mendapat perlakuan istimewa.

“Defisit ini adalah ancaman bagi perekonomian dan keamanan nasional kami,” tegasnya.

Langkah agresif ini menjadi ujian awal diplomasi ekonomi bagi pemerintahan Prabowo. Sementara itu, pemerintah Indonesia tengah menyusun strategi merespons kebijakan tersebut secara resmi, yang rencananya akan disampaikan pekan ini setelah koordinasi penuh antarkementerian dilakukan. (tb)

Berita Terbaru

Mendag: Larangan Impor Pakaian Bekas Demi Kesehatan dan UMKM

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan larangan impor pakaian bekas dilakukan pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan pelaku usaha mikro, kecil, dan...

BEI Tunjuk Jeffrey Hendrik sebagai Pjs Dirut

NEWSREAL.ID, JAKARTA– PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menunjuk Jeffrey Hendrik sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama. Penunjukan tersebut diputuskan melalui rapat direksi (radir) yang...

Inflasi Januari 2026 Naik Tajam, BPS Ungkap Efek Diskon Listrik

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) pada Januari 2026 mencapai 3,55 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi fenomena low base effect akibat stimulus...

Mudik Lebaran 2026, Pemerintah Siapkan Diskon Tiket dan Tol

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Kabar baik buat pemudik. Pemerintah menyiapkan program diskon tiket transportasi hingga tarif jalan tol untuk mendukung mobilitas masyarakat selama libur Ramadhan dan Lebaran...

Perputaran Uang Tambang Emas Ilegal Nyaris Rp1.000 Triliun

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap besarnya perputaran uang dari aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Indonesia. Dalam periode 2023-2025,...

Purbaya Siap Evaluasi Total Pajak dan Bea Cukai

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Target penerimaan negara yang meleset menjadi alarm keras bagi Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tak akan memberi toleransi jika kinerja...

Oleh-Oleh Haji Kini Bisa Dibeli dari Tanah Air

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Tradisi membawa oleh-oleh sepulang haji tak lagi harus bergantung pada belanja di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah menyiapkan terobosan digital...

Masuk 2026, Properti Masih Ngebut: Gudang, Industri, hingga Hotel Jadi Andalan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Setelah melewati tahun 2025 yang penuh dinamika, sektor properti nasional tak kehilangan optimisme. Memasuki 2026, sejumlah subsektor diprediksi tetap tumbuh, dengan pergudangan dan...

Komisi VII DPR Puji Industri yang Pakai Bahan Lokal

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Industri jamu nasional dinilai punya daya tahan kuat di tengah tantangan global. Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi terhadap industri farmasi tradisional yang...

Freeport Siapkan Langkah Perpanjangan Izin di RI

NEWSREAL.ID JAKARTA- Operasi tambang raksasa Freeport di Papua belum mau berhenti dalam waktu dekat. Setelah proyek smelter hampir tuntas, Freeport-McMoRan Inc. mulai membuka bab baru:...

Pipa Bocor, RI Kehilangan 2 Juta Barel Minyak

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Awal tahun 2026 diwarnai gangguan serius pada sektor energi nasional. Kebocoran pipa migas di wilayah Sumatra berdampak pada terhentinya aliran gas ke salah...

Menkeu Purbaya Siap Bersih-bersih Pajak

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada toleransi bagi oknum internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melakukan pelanggaran. Dengan dukungan penuh Presiden...

Leave a comment