Tuding NATO Provokatif, Rusia Cabut Larangan Penempatan Rudal

NEWSREAL.ID, MOSKOW- Pemerintah Rusia menyatakan tidak lagi merasa terikat pada moratorium penempatan rudal jarak pendek dan menengah, yang sebelumnya diberlakukan secara sepihak usai Amerika Serikat menarik diri dari Perjanjian INF pada 2019.

Pernyataan ini disampaikan Kementerian Luar Negeri Rusia pada Senin (4/8), merespons perkembangan keamanan strategis di kawasan Eropa dan Indo-Pasifik yang dianggap mengancam kepentingan nasional Rusia.

Kementerian Luar Negeri Rusia menegaskan bahwa situasi global saat ini—khususnya terkait pengerahan rudal darat buatan Amerika Serikat di Eropa dan Asia-Pasifik—membuat dasar untuk mempertahankan moratorium secara sepihak menjadi tidak relevan.

“Karena perkembangan situasi menuju pengerahan rudal darat jarak menengah dan pendek oleh AS, persyaratan untuk mempertahankan moratorium telah hilang,” bunyi pernyataan resmi dari Kemlu Rusia, dikutip dari Reuters.

Moratorium itu sebelumnya dipertahankan Rusia sebagai bentuk komitmen tidak langsung terhadap Perjanjian INF, selama AS tidak melanggar prinsip yang sama. Namun, seiring kebijakan Washington yang dinilai semakin agresif, Moskow memutuskan untuk mengubah sikap.

Salahkan NATO

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev menyalahkan NATO atas runtuhnya moratorium tersebut. Lewat akun X (sebelumnya Twitter), Medvedev menyebut langkah Rusia sebagai konsekuensi dari tekanan Barat.

“Ini adalah kenyataan baru yang harus dihadapi oleh semua lawan kita. Nantikan langkah-langkah selanjutnya,” tulis Medvedev dalam pernyataannya. Meski tidak merinci langkah lanjutan yang dimaksud, pernyataan Medvedev memperkuat sinyal bahwa Rusia tengah mempersiapkan kebijakan militer strategis baru untuk menyeimbangi pengaruh AS dan NATO di kawasan.

Sebagai latar belakang, Perjanjian INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) merupakan kesepakatan bersejarah yang diteken pada 1987 oleh pemimpin AS Ronald Reagan dan pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev. Perjanjian tersebut melarang pengembangan dan penempatan rudal nuklir darat dengan jangkauan antara 500 hingga 5.500 kilometer.

Namun, perjanjian itu runtuh ketika AS secara resmi menarik diri pada 2019 dengan alasan Rusia tidak mematuhi ketentuan traktat. Sejak itu, kedua pihak saling menyalahkan dan meningkatkan potensi konfrontasi militer di level strategis.

Dengan dicabutnya moratorium oleh Rusia, sejumlah analis memperkirakan eskalasi militer di kawasan akan meningkat, khususnya dalam konteks pengerahan rudal taktis dan strategis di wilayah perbatasan. (tb)