Kemendagri Pastikan APBD 2026 Sejalan dengan Arah Kebijakan Nasional

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menegaskan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 harus selaras dengan arah kebijakan nasional. Hal ini disampaikan dalam kegiatan diseminasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026 di Jakarta, Selasa.

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Rikie, menjelaskan bahwa diseminasi merupakan langkah strategis untuk menyamakan persepsi antara pusat dan daerah agar pedoman penyusunan APBD dapat diterapkan secara operasional, sinkron, dan aplikatif.

“Pedoman ini menjadi rujukan utama bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun dokumen APBD secara tepat waktu, transparan, akuntabel, serta sesuai arah kebijakan nasional,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Rikie memaparkan sejumlah poin penting yang harus diperhatikan pemerintah daerah, antara lain sinkronisasi dengan kebijakan fiskal nasional, penguatan kualitas belanja daerah dengan memprioritaskan belanja pokok ketimbang belanja penunjang untuk mendukung pelayanan publik serta peningkatan sinergi pusat dan daerah agar APBD benar-benar menjadi instrumen dalam mencapai target pembangunan.

Poin lain yang disampaikan termasuk pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, serta pembangunan berkelanjutan serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendorong transparansi, akuntabilitas, dan meminimalisasi potensi penyimpangan.

Amanat Permendagri

Rikie menambahkan, Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026 juga mengamanatkan pemda untuk mendukung pencapaian delapan misi (Astacita), 17 program prioritas nasional, serta target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen.

Selain itu, belanja daerah juga diarahkan untuk mendukung program strategis pemerintah, seperti percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Sekolah Rakyat.

Selain itu ada juga program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,  program swasembada pangan serta penguatan Koperasi Merah Putih.

“Penyusunan APBD 2026 juga harus mengedepankan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, serta manfaat langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” kata Rikie.

Selain mendukung program prioritas nasional, pemda juga diwajibkan memenuhi belanja wajib dan mengikat, termasuk layanan dasar pendidikan, kesehatan, belanja pegawai, pembayaran iuran jaminan kesehatan, cicilan pokok pinjaman, dan kewajiban kepada pihak ketiga.

Dengan pedoman ini, Kemendagri berharap penyusunan APBD 2026 dapat menjadi instrumen nyata untuk mendorong pembangunan daerah sekaligus memastikan konsistensi dengan arah kebijakan pembangunan nasional. (ct)