Dikejar Deadline Pembenahan, Dirjen Bea Cukai Janji Perbaiki Layanan dan Citra

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, menyampaikan komitmen penuh untuk memperbaiki kinerja lembaganya, meningkatkan pelayanan publik, serta membersihkan citra negatif yang selama ini melekat pada DJBC.

Pernyataan itu disampaikan Djaka sebagai respons atas ultimatum Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka kemungkinan mengembalikan sistem kepabeanan ke model era Orde Baru apabila pembenahan internal tak berjalan optimal.

Baca juga: Purbaya Ancam Bekukan Bea Cukai

“Intinya itu bentuk koreksi. Bea Cukai ke depan akan berupaya lebih baik,” ujar Djaka dalam konferensi pers pemusnahan barang kena cukai ilegal di Kanwil DJBC Jakarta, Rabu, (3/12).

Djaka menyatakan transformasi budaya kerja dan peningkatan pengawasan menjadi dua prioritas utama dalam program pembenahan DJBC. Pengawasan di pelabuhan dan bandara akan diperkuat, sementara peningkatan kualitas pelayanan menjadi fokus yang harus segera dirasakan masyarakat. Ia menegaskan sejumlah langkah perbaikan telah mulai diterapkan, termasuk penggunaan teknologi artificial intelligence untuk menekan praktik underinvoicing.

Optimistis

Terkait target pembenahan selama satu tahun yang diberikan Menkeu, Djaka mengaku optimistis. Ia menegaskan bahwa seluruh pegawai DJBC memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan lembaga tersebut tidak terus dibebani praktik yang merugikan negara.

“Harus optimistis. Kalau tidak, tahun depan kita selesai. Masa pegawai Bea Cukai mau makan gaji buta?” ujarnya. Djaka menambahkan bahwa reformasi tidak mungkin berhasil tanpa dukungan publik.

Menurutnya, aspek yang harus dibenahi mencakup kualitas sumber daya manusia, kelengkapan peralatan, hingga perbaikan citra institusi. “Image di masyarakat bahwa Bea Cukai sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa bila kinerja Bea Cukai tidak menunjukkan perubahan berarti, pemerintah dapat kembali menggunakan sistem pemeriksaan kepabeanan era Orde Baru melalui pelibatan SGS.

Baca juga: Penerimaan Bea dan Cukai Tembus Rp 52,6 Triliun

Pada masa tersebut, sebagian pegawai Bea Cukai dirumahkan karena fungsi mereka digantikan perusahaan pengawas eksternal. Purbaya menegaskan dirinya tidak sedang marah, namun seluruh jajaran Kementerian Keuangan diminta bekerja serius menyelesaikan dua persoalan utama: praktik underinvoicing ekspor dan lolosnya barang ilegal.

Meski memberi peringatan tegas, ia tetap optimistis karena teknologi internal Bea Cukai dinilai telah berkembang pesat. (tb)