Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Peran Direksi PT Wanatiara

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan masih mendalami kemungkinan keterlibatan direksi maupun pihak lain di internal PT Wanatiara Persada dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak.

KPK menilai aliran dana miliaran rupiah tidak mungkin dilakukan tanpa kewenangan pengambilan keputusan di tingkat tertentu. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya memandang perlu menelusuri bagaimana uang suap sebesar Rp4 miliar bisa dikeluarkan dari perusahaan.

“Kami juga sama memandangnya, bahwa di sini kan staf. Nah, bagaimana uang itu bisa keluar? Tentu harus ada kewenangan untuk mengeluarkan sejumlah uang dan memutuskan pembayaran, apalagi ini Rp4 miliar, bukan angka kecil,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu, (11/1/2026).

Menurut Asep, KPK menduga Edy Yulianto (EY) yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dari pihak perusahaan, hanyalah petugas lapangan. Karena itu, KPK masih membuka ruang penyelidikan lebih lanjut terkait pihak-pihak lain yang diduga memiliki peran strategis.

“Kami akan perdalam terkait tugas, tanggung jawab, kewenangan yang dimiliki, dan peran pihak-pihak lain,” katanya. Asep menjelaskan, penetapan Edy Yulianto sebagai satu-satunya tersangka dari PT Wanatiara Persada sejauh ini didasarkan pada kecukupan alat bukti yang dimiliki KPK saat ini.

“Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti serta peran yang kami peroleh dari keterangan para saksi,” ujarnya. Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 9-10 Januari 2026, menjadi OTT pertama lembaga antirasuah tersebut pada 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan delapan orang.

Pajak Pertambangan

KPK kemudian mengungkap bahwa OTT itu berkaitan dengan dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan. Pada 11 Januari 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Kelima tersangka tersebut yakni Dwi Budi (DWB) selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Agus Syaifudin (AGS) Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut, Askob Bahtiar (ASB) selaku tim penilai di KPP Madya Jakut, Abdul Kadim Sahbudin (ABD) sebagai konsultan pajak, serta Edy Yulianto (EY) dari PT Wanatiara Persada.

Edy Yulianto diduga berperan sebagai pemberi suap kepada sejumlah pegawai KPP Madya Jakarta Utara sebesar Rp4 miliar. Suap tersebut diduga bertujuan untuk menurunkan nilai kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada untuk periode pajak tahun 2023.

Dalam perkara ini, nilai kewajiban pajak awal perusahaan disebut mencapai sekitar Rp75 miliar, namun kemudian berubah menjadi Rp15,7 miliar setelah adanya dugaan pengaturan.

Selain Edy, KPK juga sempat mengamankan PS, yang menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia PT Wanatiara Persada. Namun, KPK menyatakan yang bersangkutan belum ditetapkan sebagai tersangka karena alat bukti yang dimiliki belum mencukupi.

KPK memastikan penyidikan kasus ini masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru seiring dengan pendalaman peran pihak-pihak lain di dalam perusahaan. (tb)