PDIP: Penulisan Sejarah Harus Objektif, Bukan Demi Rezim

NEWSREAL, JAKARTA- Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira mengingatkan agar proyek penulisan ulang sejarah RI tak mengulang proyek yang sama di masa Orde Baru.

Andreas yang merupakan politikus PDIP itu menilai, penulisan sejarah bukan hanya untuk memuliakan rezim penguasa. Apalagi dengan menutupi kasus pelanggaran HAM hingga mendiskreditkan lawan politik. Menurut dia, sejarah nasional tak bisa diklaim sebagai narasi tunggal penguasa atau yang biasa disebut history written by the winner.

“Saya kira kita jangan mengulangi sejarah penulisan sejarah Orde Baru yang ditulis hanya untuk memuliakan rezim berkuasa pada saat itu, menutupi pelanggaran HAM, mendiskreditkan/bahkan menghukum sejarah psikologi lawan politik,” kata Andreas, Senin (2/6).

Pernyataan itu ia sampaikan merespons rencana Kementerian Kebudayaan yang tidak memasukkan daftar 12 pelanggaran HAM berat yang telah diakui negara. Proyek ini disebut hanya akan memasukkan dua kasus pelanggaran HAM berat saja.

Lebih jauh, mantan anggota Komisi bidang Pendidikan DPR itu juga mengingatkan agar proses penulisan ulang sejarah dilakukan secara terbuka. Menurut dia, proyek penulisan ulang sejarah harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.

Daftar Penulis

Andreas mengingatkan bahwa penulisan sejarah bisa memicu perdebatan publik jika dilakukan secara tertutup dan eksklusif. Pemerintah, lanjut dia, harus membuka daftar penulis yang terlibat dalam proyek tersebut.

“Seharusnya sejarah ditulis oleh para pakar sejarah, untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang jati diri bangsa, serta prosesnya harus transparan, melalui riset akademik sehingga bisa dipertanggungjawabkan keilmiahan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkap bahwa hanya ada dua pelanggaran HAM berat yang akan ditulis dalam proyek penulisan ulang sejarah nasional. Namun demikian dia tidak merinci dua kasus HAM yang akan masuk proyek tersebut.

Fadli beralasan keputusan hanya memasukkan dua dari 12 kasus pelanggaran HAM karena proyek tersebut bukan untuk menulis sejarah HAM. Menurut Fadli, proyek penulisan ulang sejarah memuat keseluruhan sejarah Indonesia.

“Ini bukan menulis tentang sejarah HAM, ini sejarah nasional Indonesia yang aspeknya begitu banyak dari mulai prasejarah atau sejarah awal hingga sejarah keseluruhan,” kata Fadli usai menghadiri soft launching Sumitro Institute di Taman Sriwedari Cibubur, Depok, Jawa Barat, Minggu (1/6). (ct)