Pakar: Pemisahan Pemilu Dinilai Justru Untungkan Parpol

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah seharusnya menjadi angin segar bagi partai politik.

Hal itu ditegaskan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti yang menilai keputusan MK ini memberi peluang parpol meningkatkan kualitas seleksi calon legislatif dan memperkuat kaderisasi, tentu jika parpol bersungguh-sungguh menjalankan fungsinya.

“Pemisahan pemilu ini menguntungkan partai politik, kalau partainya benar. Mereka punya waktu lebih panjang untuk memilih calon-calon legislatif yang lebih baik. Tapi kok malah marah? Kan aneh,” sindir Bivitri dalam diskusi daring yang digelar Constitutional and Administrative Law Society (CALS), Minggu (6/7).

Menurut Bivitri, protes sebagian parpol bukan soal prinsip demokrasi, melainkan karena pola-pola ekonomi di internal mereka terganggu. Ia menyinggung dugaan praktik pengumpulan dana dari para caleg, terutama yang berebut nomor urut strategis.

Selain itu, pola kampanye yang selama ini membonceng popularitas calon presiden juga berpotensi berubah dengan adanya jeda pemilu nasional dan daerah.

“Karena selama ini caleg sekaligus jadi mesin kampanye capres. Sekarang kalau dipisah, nggak bisa nebeng kampanye. Pola itu sudah nyaman dan menguntungkan, jadi enggan diubah,” ungkap Bivitri.

Agenda Politik

Ia juga menyoroti adanya kekhawatiran DPR RI atas terganggunya agenda politik lain, seperti wacana pilkada tidak langsung melalui DPRD. Bivitri mengajak publik tak terburu-buru menuding putusan MK sebagai langkah yang keliru.

Justru, ia mengingatkan, DPR dan pemerintah yang seharusnya aktif mengevaluasi regulasi demi memperbaiki sistem pemilu.

“MK itu menjawab permohonan. Kalau ada yang merasa putusan MK salah, ya ajukan permohonan lagi. Begitulah tata kelola negara. Bukan dengan mendiskreditkan lembaga yudikatif, karena itu justru merusak demokrasi,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, MK mengabulkan sebagian gugatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang meminta pemilu nasional dan daerah dipisah. Dalam putusannya, MK menetapkan jeda pelaksanaan minimal dua tahun dan maksimal dua tahun enam bulan.

Pemilu nasional mencakup pilpres, pemilihan anggota DPR, dan DPD. Sedangkan pemilu daerah meliputi pilkada dan pemilihan anggota DPRD di semua tingkat.

Merespons putusan tersebut, DPR berencana menggelar rapat koordinasi untuk mendengar sikap resmi tiap fraksi. Sementara pemerintah membentuk tim kajian lintas kementerian untuk menyusun langkah teknis tindak lanjut putusan MK. (tb)