Dorong Pilkada Tak Langsung, PKB Soroti Ongkos Tinggi dan Politik Uang

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR RI kembali menggulirkan wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dari langsung ke tidak langsung, atau dipilih melalui DPRD.

Alasan utama yang dikemukakan adalah tingginya biaya politik, maraknya politik uang, hingga instabilitas hukum yang mengiringi proses pilkada langsung.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Indrajaya menyebut, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang memakan anggaran hingga Rp41 triliun menjadi momentum evaluasi.

“Pilkada 2024 adalah puncak pilkada serentak nasional dari 5 gelombang sejak 2015. Ini saatnya menjadi pilkada langsung terakhir,” ujar Indrajaya dalam pernyataan tertulis, Rabu (6/8).

PKB mengemukakan tiga alasan pokok mendesak pilkada tak langsung yakni pertama tingginya ongkos politik. Biaya penyelenggaraan Pilkada 2024 diproyeksikan mencapai Rp41 triliun, meningkat drastis dibanding Pilkada sebelumnya.

Selain itu, biaya kampanye kandidat yang mengandalkan sponsor kerap menjerumuskan kepala daerah dalam pusaran praktik korupsi.

Kedua, instabilitas hukum. Indrajaya menyoroti UU Pilkada yang kerap mengalami perubahan. Tercatat empat kali revisi sejak 2015, ditambah dengan 35 gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi hanya sepanjang 2024. “Ini menandakan UU tersebut tidak matang dan penuh tarik-menarik kepentingan,” tegasnya.

Ketiga, maraknya politik uang dan netralitas ASN. Politik transaksional dianggap tak terkendali. Modus money politics makin canggih dan kerap terbongkar dalam sidang sengketa hasil pilkada di MK. Netralitas aparatur sipil negara (ASN) juga dinilai terganggu, terutama saat ada petahana yang maju kembali.

Tersandung Korupsi

PKB juga mengutip data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat 22 gubernur dan 148 bupati/wali kota tersandung kasus korupsi sejak 2004. Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW)mencatat253 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam kurun waktu 2010-2018. “Fakta ini menunjukkan bahwa sistem pilkada langsung belum sepenuhnya melahirkan pemimpin bersih dan berintegritas,” tambah Indrajaya.

Usulan pilkada tak langsung sebelumnya telah disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, saat Harlah ke-27 PKB di JCC Senayan pada 13 Juli lalu, di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Cak Imin menyebut mekanisme pemilihan langsung tidak lagi efisien dan rentan mudarat.

Hingga kini, tujuh dari delapan fraksi DPR telah menyampaikan sikap awal, namun belum menjadi keputusan resmi. DPR berencana membahasnya dalam RUU Omnibus Law Politik yang dijadwalkan baru akan digelar pada 2026.

Selain soal pilkada, pembahasan omnibus law tersebut juga akan menyentuh isu krusial lainnya seperti penghapusan presidential threshold, pemisahan jadwal pilpres dan pilkada, serta kenaikan dana bantuan partai politik. (tb)