Tom Lembong: Abolisi Bukan Sekadar Pembebasan, Tapi Pemulihan Nama Baik

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Di bawah sorotan kamera dan pengawalan ketat, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong melangkah keluar dari Rutan Cipinang, Jumat malam (1/8), mengenakan kemeja biru tua.

Didampingi istrinya, Francisca Wihardja, para penasihat hukum, dan tokoh publik seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Tom menyampaikan pernyataan pertamanya setelah resmi menerima abolisi dari Presiden.

“Abolisi ini bukan hanya membebaskan saya secara fisik, tapi juga memulihkan nama baik dan kehormatan saya,” ujar Tom dengan suara tenang.

Mantan Menteri Perdagangan periode 2015–2016 ini divonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi impor gula yang merugikan negara hingga Rp194,72 miliar. Ia juga dijatuhi denda sebesar Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan.

Tom terbukti bersalah karena menerbitkan izin impor gula tanpa koordinasi antarkementerian dan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

Proses Hukum

Namun, menurut Tom, proses hukum yang menjeratnya jauh dari ideal. “Saya menyadari bahwa keputusan ini tidak mudah. Tapi saya juga tahu bahwa sejak awal, apa yang saya alami bukanlah cerminan proses hukum yang utuh dan adil,” ujarnya.

Ia juga mengaku memahami bahwa banyak pihak mempertanyakan abolisi yang diberikan Presiden. Abolisi merupakan hak prerogatif Presiden untuk menghapus tuntutan pidana dan menghentikan proses hukum, setelah mempertimbangkan pendapat dari DPR. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menggunakan hak tersebut untuk membebaskan Tom dari sisa masa hukumannya.

Tom menegaskan bahwa kebebasannya hari itu bukanlah akhir dari segalanya. Ia berjanji akan memperjuangkan sistem hukum yang lebih adil dan berpihak pada kebenaran. “Saya tidak akan melupakan mereka yang tidak seberuntung saya, yang tidak punya sorotan kamera atau perlindungan hukum yang memadai,” katanya.

Ia juga menambahkan, “Kemerdekaan saya hari ini harus menjadi awal dari tanggung jawab lebih besar. Saya ingin terus menyuarakan keadilan dan membantu memperbaiki sistem hukum kita.”

Keputusan abolisi terhadap Tom Lembong menambah daftar kontroversi seputar pemberian grasi dan abolisi terhadap terpidana kasus korupsi. Sejumlah pengamat menyatakan keprihatinan atas sinyal yang diberikan pemerintah dalam komitmennya memberantas korupsi.

Namun, sebagian pihak lainnya menilai keputusan ini sebagai langkah konstitusional yang sah dan telah mempertimbangkan berbagai aspek keadilan sosial. (tb)