MK Atur Waktu Pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pilkada, Minimal 2 Tahun

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengubah arah desain sistem kepemiluan nasional dengan memutuskan bahwa pemilu nasional dan pemilu daerah tidak lagi diselenggarakan secara serentak.

Dalam amar putusannya, MK menetapkan bahwa pemilu daerah harus dilakukan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan setelah pemilu nasional.

Putusan ini dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam Sidang Pleno di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6), sebagai respons atas gugatan yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan menyatakan sejumlah pasal dalam UU Pemilu dan UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dimaknai sesuai dengan jeda pemilu tersebut.

Pemilu nasional yang meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan DPD, kini harus digelar terlebih dahulu. Setelahnya, pemilihan kepala daerah serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota baru boleh dilaksanakan dengan rentang waktu sesuai ketentuan baru.

Secara substansi, MK menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu, serta Pasal 3 ayat (1) UU Pilkada tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, kecuali dimaknai sebagaimana amar putusan.

Dengan keputusan ini, peta politik elektoral Indonesia akan mengalami perubahan signifikan. Tidak hanya dari sisi jadwal, tetapi juga menyangkut pengaturan masa jabatan, peralihan kekuasaan, dan desain regulasi teknis yang harus disesuaikan oleh pemerintah dan pembuat undang-undang.

Kejenuhan Pemilih

Dalam pertimbangannya, majelis hakim konstitusi juga berpendapat kejenuhan itu dipicu oleh pengalaman pemilih yang harus mencoblos dan menentukan pilihan di antara banyak calon. Secara sekaligus mereka harus menentukan pilihannya di pemilu anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota dengan model lima kotak.

“Pengalaman di tempat pemungutan suara (TPS) membuktikan, fokus pemilih terpecah pada pilihan calon yang terlampau banyak dan pada saat yang bersamaan waktu yang tersedia untuk mencoblos menjadi sangat terbatas,” ucap majelis hakim konstitusi.

Selain itu, rentang waktu yang berdekatan dan ditambah dengan penggabungan pemilihan umum anggota DPRD dalam keserentakan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden masalah pembangunan daerah cenderung tenggelam di tengah isu nasional.

MK berpendapat padahal sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, masalah pembangunan di tingkat daerah juga harus tetap menjadi fokus.

“Dan tidak boleh dibiarkan tenggelam di tengah isu/masalah pembangunan di tingkat nasional,” ujarnya.

Pemilu nasional antara lain pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sementara pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (26/6). (tb)