Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Ekonomi Bisnis

KSPN: 126 Ribu Pekerja Kena PHK, Jateng Tertinggi

Tim Redaksi, Newsreal.id
Selasa, 11 November 2025 18:23 WIB
KSPN: 126 Ribu Pekerja Kena PHK, Jateng Tertinggi
NEWSREAL.ID - PIDATO DIREKSI: Para karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) saat mendengarkan pidato dari direksi terkait penutupan perusahaan, beberapa waktu lalu. (Foto: Antara)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menghantui industri padat karya. Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) mencatat, sebanyak 126.160 pekerja anggota KSPN kehilangan pekerjaan sepanjang 2022 hingga Oktober 2025.

Presiden KSPN, Ristadi menjelaskan, dari jumlah tersebut, 79.045 kasus PHK dilaporkan sepanjang 2024 dan 47.115 kasus terjadi pada Januari-Oktober 2025. Sebagian besar kasus berasal dari industri tekstil, garmen, dan sepatu.

“Total laporan PHK anggota KSPN sampai Oktober 2025 sebanyak 126.160 pekerja,” kata Ristadi dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11). Menurutnya, sektor tekstil, garmen, dan sepatu mendominasi hingga 79 persen atau sekitar 99.666 pekerja dari total korban PHK. Sisanya tersebar di sektor ritel, perkebunan, otomotif, hotel, mebel, hingga industri kertas.

PHK tersebut berasal dari 59 perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) serta 13 perusahaan non-TPT. Tiga di antaranya merupakan pabrik berorientasi ekspor penuh.

Dari sisi wilayah, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah korban PHK terbanyak, mencapai 47.940 pekerja (38 persen). Disusul Jawa Barat (39.109 pekerja atau 31 persen), Banten (21.447 pekerja atau 17 persen), Sulawesi Tenggara (7.569 pekerja atau 6 persen), serta wilayah lain termasuk Jakarta dan NTB (8 persen).

Faktor Penyebab

Ristadi menyebut ada enam faktor utama pemicu PHK, yakni penurunan pesanan yang mendorong efisiensi tenaga kerja, berhentinya order hingga penutupan pabrik, mesin produksi usang sehingga kalah saing secara biaya dan perusahaan gagal bayar utang dan dinyatakan pailit. Selain itu, ada juga faktor produk bermerek kalah bersaing dengan barang impor, relokasi pabrik berorientasi ekspor ke wilayah dengan upah lebih rendah.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat PHK menjadi salah satu penyumbang utama angka pengangguran nasional. “Dari total pengangguran sebesar 0,77 persen pada Agustus 2025 adalah mereka yang sebelumnya terkena PHK,” ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud.

Ia menambahkan, sebagian besar berasal dari industri pengolahan, pertambangan, dan perdagangan, dengan total pengangguran nasional mencapai 7,46 juta orang per Agustus 2025. (tb)

Berita Terbaru

Mendag: Larangan Impor Pakaian Bekas Demi Kesehatan dan UMKM

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan larangan impor pakaian bekas dilakukan pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan pelaku usaha mikro, kecil, dan...

BEI Tunjuk Jeffrey Hendrik sebagai Pjs Dirut

NEWSREAL.ID, JAKARTA– PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menunjuk Jeffrey Hendrik sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama. Penunjukan tersebut diputuskan melalui rapat direksi (radir) yang...

Inflasi Januari 2026 Naik Tajam, BPS Ungkap Efek Diskon Listrik

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) pada Januari 2026 mencapai 3,55 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi fenomena low base effect akibat stimulus...

Mudik Lebaran 2026, Pemerintah Siapkan Diskon Tiket dan Tol

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Kabar baik buat pemudik. Pemerintah menyiapkan program diskon tiket transportasi hingga tarif jalan tol untuk mendukung mobilitas masyarakat selama libur Ramadhan dan Lebaran...

Perputaran Uang Tambang Emas Ilegal Nyaris Rp1.000 Triliun

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap besarnya perputaran uang dari aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Indonesia. Dalam periode 2023-2025,...

Purbaya Siap Evaluasi Total Pajak dan Bea Cukai

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Target penerimaan negara yang meleset menjadi alarm keras bagi Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tak akan memberi toleransi jika kinerja...

Oleh-Oleh Haji Kini Bisa Dibeli dari Tanah Air

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Tradisi membawa oleh-oleh sepulang haji tak lagi harus bergantung pada belanja di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah menyiapkan terobosan digital...

Masuk 2026, Properti Masih Ngebut: Gudang, Industri, hingga Hotel Jadi Andalan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Setelah melewati tahun 2025 yang penuh dinamika, sektor properti nasional tak kehilangan optimisme. Memasuki 2026, sejumlah subsektor diprediksi tetap tumbuh, dengan pergudangan dan...

Komisi VII DPR Puji Industri yang Pakai Bahan Lokal

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Industri jamu nasional dinilai punya daya tahan kuat di tengah tantangan global. Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi terhadap industri farmasi tradisional yang...

Freeport Siapkan Langkah Perpanjangan Izin di RI

NEWSREAL.ID JAKARTA- Operasi tambang raksasa Freeport di Papua belum mau berhenti dalam waktu dekat. Setelah proyek smelter hampir tuntas, Freeport-McMoRan Inc. mulai membuka bab baru:...

Pipa Bocor, RI Kehilangan 2 Juta Barel Minyak

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Awal tahun 2026 diwarnai gangguan serius pada sektor energi nasional. Kebocoran pipa migas di wilayah Sumatra berdampak pada terhentinya aliran gas ke salah...

Menkeu Purbaya Siap Bersih-bersih Pajak

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada toleransi bagi oknum internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melakukan pelanggaran. Dengan dukungan penuh Presiden...

Leave a comment